Dlingo : TRIBUNJOGJA.COM : Jadwal pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
periode II Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan 23 September kemarin.
Namun, Desa Terong Kecamatan Dlingo kembali gagal melaksanakannya karena
tak satupun warga mau mencalonkan diri.
Sebelumnya, disinyalir megalomania ini terkait dengan dugaan kasus korupsi dana rekonstruksi gempa yang tengah melanda desa tersebut. Mulai dari mantan lurah, fasilitator sosial, ketua dan anggota pokmas semua telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bantul, Sumarno hanya mengatakan akan segera melakukan sosialisasi kembali terhadap desa yang gagal melaksanakan pilkades periode II ini.
"Pemkab akan segera sosialisasi kembali. Yang jelas kita akan mendukung supaya bisa segera terlaksana proses pemilihan tersebut," ujarnya singkat buru-buru menutup pembicaraan, Selasa (25/9/2012).
Awalnya, agenda pilkades ini sempat gagal setelah tanggal 10 Juni lalu, tidak ada calon yang mendaftar. Kemudian tertunda hingga tanggal 23 September.
Pejabat sementara Kades Terong, Poniran beberapa waktu lalu mengakui, bahwa adanya kasus dugaan korupsi dana rekonstruksi (dakon) gempa menghambat proses Pilkades.
"Kita akui kasus dana rekonstruksi gempa memang menjadikan kami tidak bisa fokus dalam menyiapkan agenda Pilkades," ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Panitia Pilkades, Mursidik, pihaknya sampai kebingungan mencari kandidat kepala desa paska mencuatnya kasus yang menyeret banyak pengurus kelompok masyarakat (Pokmas), fasilitator Sosial, anggota Pokmas, hingga perangkat desa tersebut.
"Bahkan ada anggota panitia yang juga diminta keterangan kejaksaan, jadi memang kasus ini menjadi kendala yang lumayan berat bagi kami," ungkapnya.
Sebelumnya, disinyalir megalomania ini terkait dengan dugaan kasus korupsi dana rekonstruksi gempa yang tengah melanda desa tersebut. Mulai dari mantan lurah, fasilitator sosial, ketua dan anggota pokmas semua telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bantul, Sumarno hanya mengatakan akan segera melakukan sosialisasi kembali terhadap desa yang gagal melaksanakan pilkades periode II ini.
"Pemkab akan segera sosialisasi kembali. Yang jelas kita akan mendukung supaya bisa segera terlaksana proses pemilihan tersebut," ujarnya singkat buru-buru menutup pembicaraan, Selasa (25/9/2012).
Awalnya, agenda pilkades ini sempat gagal setelah tanggal 10 Juni lalu, tidak ada calon yang mendaftar. Kemudian tertunda hingga tanggal 23 September.
Pejabat sementara Kades Terong, Poniran beberapa waktu lalu mengakui, bahwa adanya kasus dugaan korupsi dana rekonstruksi (dakon) gempa menghambat proses Pilkades.
"Kita akui kasus dana rekonstruksi gempa memang menjadikan kami tidak bisa fokus dalam menyiapkan agenda Pilkades," ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Panitia Pilkades, Mursidik, pihaknya sampai kebingungan mencari kandidat kepala desa paska mencuatnya kasus yang menyeret banyak pengurus kelompok masyarakat (Pokmas), fasilitator Sosial, anggota Pokmas, hingga perangkat desa tersebut.
"Bahkan ada anggota panitia yang juga diminta keterangan kejaksaan, jadi memang kasus ini menjadi kendala yang lumayan berat bagi kami," ungkapnya.
0 Melu Omong:
Posting Komentar
Saksampunipun Maos Nyuwun dipon Unek-Unekken