Dlingo : koran-sindo.com: Mungkin, bagi sebagian orang, Kecamatan Dlingo merupakan wilayah yang terpinggirkan dan terbelakang. Namun siapa sangka jika kawasan yang berada 30 kilometer dari Kota Kabupaten Bantul ini, kelompok usaha perempuannya justru menyimpan potensi ekonomi cukup besar.
Bahkan di kawasan ini, pandangan miring tentang kelompok ekonomi perempuan juga terbantahkan. Gambaran sukses Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Dlingo ini mungkin menjadi cerminan bantahan jika Dlingo wilayah yang terbelakang. Bagaimana tidak, berawal dari bantuan dana bergulir sekitar Rp250 juta pada 2007 silam, kini UPK Kecamatan Dlingo mampu mengembangkan dana bergulir tersebut menjadi Rp2,2 miliar. Ketua UPK Kecamatan Dlingo Nurul Iwan mengungkapkan, sebagai ketua, dirinya tidak menyangka jika dana UPK bisa berkembang menjadi sebesar itu.
Tidak hanya itu, tingkat pengembalian di UPK tersebut mencapai 100%, lebih dari harapan sebelumnya. “Ini mengejutkan, karena meski dikatakan tertinggal justru mereka patuh-patuh,” kata Nurul. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengkhususkan diri kepada kelompok ekonomi perempuan. Meski awalnya dipandang berisiko, justru ternyata melebihi ekspektasi yang ada. Anggapan jika kelompok perempuan tidak akan produktif dan patuh justru tidak terbukti sama sekali.
Kini, dengan menyasar kelompok-kelompok usaha perempuan seperti usaha kerajinan bambu di Desa Munthuk, usaha finishing mebel di Temuwuh dan usaha bunga kering atau ronce, makanan serta hasil bumi di Desa Dlingo, dana Rp250 juta cepat berkembang hingga kini menjadi Rp2,2 miliar. “Kami menyasar perempuan karena mereka lebih patuh dan mudah untuk diarahkan. Kini sudah ada 127 kelompok dengan anggota dua ribuan orang. Semuanya wanita,” katanya.
Dengan tingkat kemacetan 0% setiap tahun mencadangkan 25% untuk modal, kini UPK Kecamatan Dlingo mampu membangun sebuah gedung kantor UPK senilai Rp218 juta. Dana senilai Rp218 juta tersebut merupakan dana sisa lebih yang digunakan. Gedung UPK ini menjadi kebanggaan Kecamatan Dlingo, karena belum banyak UPK yang memilikinya. Beberapa kecamatan seperti Banguntapan, Pleret, Pundong, Imogiri, Bambanglipuro, dan Kretek. Sementara Kecamatan Sewon dan Sanden difasilitasi oleh kecamatan.
Harapan besar penggunaan dana untuk kepentingan tersebut memang mampu membantu masyarakat Dlingo. Kelompok perempuan produktif di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo yang sebentar lagi akan membuka usaha modiste dan konveksi. Mereka berharap, dana UPK mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk berkembang. Kali ini, mereka membutuhkan bantuan peralatan mesin jahit dari Pemkab Bantul. Pasalnya, kelompok perempuan Mangunan berjumlah 20 orang kini telah mengikuti pelatihan usaha menjahit namun mengalami kendala modal membeli peralatan untuk membuka usaha mandiri.
Heni, salah satu peserta pelatihan menjahit dari Dusun Sukorame mengaku masih kebingungan karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bisa membeli mesin jahit yang harganya mencapai jutaan. “Inginnya pemkab bisa membantu modal mesin jahit. Tetapi jika tidak bisa, mungkin meminjam dana di UPK,” kata Heni di sela-sela mengikuti pelatihan menjahit kelompok perempuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Mangunan, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, membuka usaha jahit pakaian perlu modal tidak sedikit. Selain mesin jahit juga mesin obras serta border. Hanya saja, untuk kebutuhan awal dibutuhkan nanti mesin jahit menjadi alat pokok produksi. “Lha,kalau tidak punya mesin jahit mau buka usaha bagaimana? Kami akan pinjam di UPK,” ucapnya. ●
Bahkan di kawasan ini, pandangan miring tentang kelompok ekonomi perempuan juga terbantahkan. Gambaran sukses Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Dlingo ini mungkin menjadi cerminan bantahan jika Dlingo wilayah yang terbelakang. Bagaimana tidak, berawal dari bantuan dana bergulir sekitar Rp250 juta pada 2007 silam, kini UPK Kecamatan Dlingo mampu mengembangkan dana bergulir tersebut menjadi Rp2,2 miliar. Ketua UPK Kecamatan Dlingo Nurul Iwan mengungkapkan, sebagai ketua, dirinya tidak menyangka jika dana UPK bisa berkembang menjadi sebesar itu.
Tidak hanya itu, tingkat pengembalian di UPK tersebut mencapai 100%, lebih dari harapan sebelumnya. “Ini mengejutkan, karena meski dikatakan tertinggal justru mereka patuh-patuh,” kata Nurul. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengkhususkan diri kepada kelompok ekonomi perempuan. Meski awalnya dipandang berisiko, justru ternyata melebihi ekspektasi yang ada. Anggapan jika kelompok perempuan tidak akan produktif dan patuh justru tidak terbukti sama sekali.
Kini, dengan menyasar kelompok-kelompok usaha perempuan seperti usaha kerajinan bambu di Desa Munthuk, usaha finishing mebel di Temuwuh dan usaha bunga kering atau ronce, makanan serta hasil bumi di Desa Dlingo, dana Rp250 juta cepat berkembang hingga kini menjadi Rp2,2 miliar. “Kami menyasar perempuan karena mereka lebih patuh dan mudah untuk diarahkan. Kini sudah ada 127 kelompok dengan anggota dua ribuan orang. Semuanya wanita,” katanya.
Dengan tingkat kemacetan 0% setiap tahun mencadangkan 25% untuk modal, kini UPK Kecamatan Dlingo mampu membangun sebuah gedung kantor UPK senilai Rp218 juta. Dana senilai Rp218 juta tersebut merupakan dana sisa lebih yang digunakan. Gedung UPK ini menjadi kebanggaan Kecamatan Dlingo, karena belum banyak UPK yang memilikinya. Beberapa kecamatan seperti Banguntapan, Pleret, Pundong, Imogiri, Bambanglipuro, dan Kretek. Sementara Kecamatan Sewon dan Sanden difasilitasi oleh kecamatan.
Harapan besar penggunaan dana untuk kepentingan tersebut memang mampu membantu masyarakat Dlingo. Kelompok perempuan produktif di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo yang sebentar lagi akan membuka usaha modiste dan konveksi. Mereka berharap, dana UPK mampu memenuhi kebutuhan mereka untuk berkembang. Kali ini, mereka membutuhkan bantuan peralatan mesin jahit dari Pemkab Bantul. Pasalnya, kelompok perempuan Mangunan berjumlah 20 orang kini telah mengikuti pelatihan usaha menjahit namun mengalami kendala modal membeli peralatan untuk membuka usaha mandiri.
Heni, salah satu peserta pelatihan menjahit dari Dusun Sukorame mengaku masih kebingungan karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bisa membeli mesin jahit yang harganya mencapai jutaan. “Inginnya pemkab bisa membantu modal mesin jahit. Tetapi jika tidak bisa, mungkin meminjam dana di UPK,” kata Heni di sela-sela mengikuti pelatihan menjahit kelompok perempuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Mangunan, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, membuka usaha jahit pakaian perlu modal tidak sedikit. Selain mesin jahit juga mesin obras serta border. Hanya saja, untuk kebutuhan awal dibutuhkan nanti mesin jahit menjadi alat pokok produksi. “Lha,kalau tidak punya mesin jahit mau buka usaha bagaimana? Kami akan pinjam di UPK,” ucapnya. ●
0 Melu Omong:
Posting Komentar
Saksampunipun Maos Nyuwun dipon Unek-Unekken